Jakarta, swarakeadilanbersatu.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi Bersatu, Ade Darmawan, memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemerintah menangani kewajiban pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan kesiapannya untuk menanggung konsekuensi finansial yang melekat dalam proyek tersebut.
Ade Darmawan menilai bahwa pernyataan tersebut seharusnya tidak ditarik menjadi isu politisasi yang diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana mulai muncul dalam wacana publik.
Menurut Ade, keberadaan beban pembiayaan Whoosh memang menjadi bagian dari kewajiban pemerintah yang sedang berjalan, mengingat durasi konsesi proyek tersebut mencapai sekitar 80 tahun.
“Selama rentang panjang tersebut, siapa pun presiden dan menteri yang bertugas di periode tersebut pada prinsipnya tetap memikul tanggung jawab negara,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kesediaan Presiden Prabowo menghadapi komitmen tersebut bukanlah bentuk penyelamatan politik terhadap pemerintahan sebelumnya.
“Bukan bisa ditafsirkan bahwa ini tindakan melindungi presiden sebelumnya, atau cara mempolitisasi bahwa ini adalah beban masa lampau,” tambah Ade.
Lebih jauh, Ade berharap proyek Whoosh dapat diperluas ke lebih banyak kawasan di Indonesia.
“Kita mestinya bangga Indonesia memiliki Whoosh, dan perlu dikembangkan hingga menjangkau daerah-daerah provinsi. Apalagi sudah terjadi transfer teknologi bagi para insinyur kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah siap menangani pembayaran kewajiban proyek yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Tidak ada masalah. Mungkin itu kita bayar sekitar Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya sangat besar — mengurangi kemacetan, emisi, dan mempercepat mobilitas. Ini harus dihitung secara menyeluruh,” ujar Prabowo setelah meninjau Stasiun Manggarai dan meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo juga menekankan pentingnya melihat proyek tersebut bukan hanya dari ukuran untung-rugi karena ada nilai strategis sosial, ekonomi, dan kerja sama internasional.
“Kita tetap memegang kendali sebagai negara. Dan ini merupakan bagian dari kemitraan strategis dengan Tiongkok,” kata Prabowo. (*)
About the Author
