Opini
Oleh : Toto Cahyoto, AP.Kom, SE, SH, MH.
Toto Cahyoto, AP.Kom, SE, SH, MH.
Dalam jagat filsafat Nusantara khususnya dalam lapis-lapis narasi pewayangan ada tokoh yang pelik, pahit, ironis, namun sangat relevan dengan dinamika kekuasaan modern: Togog. Tokoh ini memang tidak berada di panggung utama seperti Pandawa atau Kurawa, bahkan tidak berada dalam kelas jawara yang dielu-elukan. Ia adalah figur yang sering dihadirkan sebagai pengikut, pembantu, tetapi sesungguhnya memiliki jiwa dewa sebagai teja mantri. Ia bukan rakyat biasa, bukan tokoh rendahan, bukan karakter tak bernilai. Ia sebenarnya adalah perwujudan kebijaksanaan yang diturunkan untuk menasehati raja – raja yang zalim, raja yang emosional, raja yang mudah menghukum mati. Togog adalah cermin seorang penasihat yang diberi kewajiban untuk mencegah kesesatan kekuasaan namun tidak diberi hak agar nasihatnya diikuti.
Dan di sinilah tragiknya.
Di satu sisi ia membawa cahaya dari keluhuran, namun peran panggungnya ditakdirkan sebagai “yang kedua”, yaitu “pendamping kuasa” namun tidak pernah menjadi “penentu”. Ia adalah mantri tanpa otoritas eksekutif. Ia adalah suara hati dalam istana zalim namun suara itu tidak memiliki daya memaksa.
Lebih ironis lagi, dalam pakem pewayangan, Togog menjelma dalam bentuk manusia kerdil dengan mulut moncong seperti paruh burung belikan. Gambaran fisiknya dibuat karikatural seakan-akan mempertegas bahwa dalam kekuasaan yang bengkok, kebijaksanaan sejati justru sengaja dibuat tampak rendah, tidak meyakinkan, tidak dipercaya. Ia adalah wujud dari hikmah yang dipinggirkan.
Perannya pun tragis: ia ditugaskan untuk memberi nasihat, tetapi sejak awal sudah di-setting bahwa nasihatnya tidak harus dijalankan.
Di sinilah filsafat Togog mencapai kedalaman yang paling subtil:
Orang bijak bisa punya kewajiban berbicara tapi orang bodoh punya hak untuk memutuskan.
Ini bukan hanya kritik pada raja zalim dalam lakon; ini kritik atas struktur kekuasaan itu sendiri.
Togog sebagai metafora kekuasaan hari ini
Jika kita tarik pada realitas hari ini filsafat Togog sangat relevan. Banyak ahli, pakar, ilmuwan, birokrat jujur, pelayan publik, auditor, akademisi, peneliti, penasihat kebijakan, bahkan advokat semua memberi nasihat dengan data, dengan teori, dengan argumen, dengan kajian, dengan pengalaman empiris. Mereka menyampaikan metode, rekonstruksi, pendekatan kebijakan berbasis prinsip evidence based decision making.
Tetapi apakah itu didengar?
Tidak selalu.
Karena pada akhirnya keputusan tertinggi tetap berada di tangan “raja modern” dan para kroninya. Dan kekuasaan modern pun punya pola yang sama: siapa yang paling dekat kekuasaan, itulah yang didengar. Siapa yang paling bisa mengelus ego dialah yang diberi ruang. Bukan siapa yang paling benar.
Padahal seperti Togog — banyak orang hari ini yang tugasnya memberi nasihat, namun nasihatnya tidak wajib diikuti.
Banyak orang yang memiliki integritas ditempatkan hanya sebagai “figuran moral”. Mereka diberi posisi formal — tetapi tidak diberi ruang real. Mereka diberi jabatan penasihat tetapi nasihatnya tidak pernah jadi instrumen keputusan.
Togog dan paradoks kewajiban tanpa hak
Ini adalah akar tragedi filsafat Togog.
Togog berkewajiban memberi nasihat.
Tapi ia tidak memiliki hak agar nasihatnya didengar.
Jadi ia hanya menjalankan ritual bukan menjalankan fungsi.
Dan bila hal ini diterapkan dalam negara hukum modern akibatnya fatal.
Karena lembaga-lembaga negara akan dipenuhi oleh para Togog manusia-manusia berpengetahuan, namun tidak diberi legitimasi untuk mempengaruhi arah kebijakan.
Lebih parah lagi raja modern (dengan segala bentuknya) selalu punya lingkaran dalam. Dan lingkaran dalam inilah yang sering menjadi sumber kerusakan. Mereka yang mempengaruhi raja bukanlah yang membawa kebenaran — melainkan yang membawa kepentingan.
Ketika negara mengabaikan Togog , negara sedang berjalan menuju kehancuran
Sejarah selalu menunjukkan: negara yang hancur bukan karena tidak punya penasihat tetapi karena penasihatnya tidak didengar.
Kerajaan dalam lakon wayang pun demikian: kehancuran bukan datang dari musuh eksternal, namun dari kebutaan internal.
Di sinilah Togog menjadi refleksi filosofis bagi bangsa:
- kebijaksanaan tidak otomatis berkuasa
- kebenaran tidak otomatis mendapat panggung
- suara akal sehat tidak otomatis jadi dasar Keputusan
Togog adalah kritik paling tajam terhadap kekuasaan
Filsafat Togog mengajarkan kita bahwa:
kekuasaan bisa mendekatkan kita pada kebenaran — tetapi kekuasaan juga bisa menutup telinga terhadap kebenaran.
Togog adalah simbol counter moral dalam struktur kekuasaan: ia hadir bukan untuk merajai panggung, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran dapat dipinggirkan (sengaja).
Dan ketika itu terjadi kehancuran hanya soal waktu.
Karena negara yang menolak kebijaksanaan sedang membuka pintu bagi kesesatan.
Penulis Adalah Praktisi Hukum, Founder & Managing Partner Toppasal Law Office.
Pemerhati kebijakan publik di bidang hukum, sosial dan budaya, Ketua Dewan Pembina LBH Tombak Pergerakan dan Pembelaan Surya Laksana Indonesia (LBH Toppasal Indonesia). Ketua DPD Peradi Bersatu Provinsi Banten. Aktif sebagai penulis buku, artikel, jurnal, dan opini.
About the Author
